webinar koruspsi G20

 

Opening

1. Josephine Satyono, Executive Director, IGCN

2. Olajobi Makinwa, Chief, Intergovernmental Relations, UN Global

Compact

Special Remarks:

1. Haryanto T. Budiman, Chair, B20 Indonesia Integrity &

Compliance Task Force

2. Shinta W. Kamdani, Chair, B20 Indonesia & Vice Chair,

Indonesian Chamber of Commerce & Industry/KADIN Indonesia

for International Relations

3. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum, Vice Minister

of Law and Human Rights Republic of Indonesia

4. Valerie Julliand, UN Resident Coordinator in Indonesia

Policy Dialogue

Speakers:

1. Pahala Nainggolan, Deputy of Prevention and Monitoring, Corruption Eradication Commission/Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK)

2. Sophia Wattimena, Chairperson of the Audit Board, The Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. R. Azis Hidayat, Head of Agrarian and Spatial Planning Division, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

4. Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Managing Director, Paramadina Public Policy Institute

Moderator:

Yanuar Nugroho, Ph.D, Expert Coordinator, National Secretariat of SDGs Implementation, Ministry of National Development Planning/Bappenas

 Conclusion and Closing:

Y.W. Junardy, President, IGCN

 

You can find it here: https://youtu.be/fQRkzwVPIVI :)

https://wordpress.com/view/welly306944104.wordpress.com

27 september 2022 webinar B20

rekomwndasi yang akan disampaikan ke pak presiden

haryanto 

tidakan terjadi setiap tahun 1000 triliun terjadi di negara

di ranah publik dan swasta\ semakin parah di eroap autralis eraoap

hal yg umrah

level korupsi indonesia dibawah rata global

4. Valerie Julliand, UN Resident Coordinator in Indonesia

dengan teknologi \

dalam pengadaan baang dan jasa

di internasonal  harus tranparan karena

membangun kapasitas \kpk dan \ma memeperkuat kompliend

data terbuka

data tersedia untuk publik

tidak ada tempat sembunyi data, penegelaran

kalaoa ada ditutupi harus bisa terbuka

mengembagakan 

partisispasi masyatraka\melibatkan swasta bagian ari masyarakat

refleksikan prinsip2 pbb

acuntabislitas 

ind sudah banyak maju tp masih diperbaiakai

di sistem pbb bisa mendukung utk mengurangi penipuan 

pelakabitan ,laporan terbuka sdh di bahas di \g20

indosia sudah menuju kearah yg benar

-kesimpulan\\

chaege utk mendukung 

transparansi dan acciutabiliti , 2 sisi mata unag utk mitigasi korupsi

haryanto executive

tata kelola ygbaiak membentuk good govermnet

gerkana melawan korupsi hanya jalan di tempat

yanuar ,nugroho phd

publik dan swasta melibatkan dengan 8 jarainga

secktor agri bisnis sektor paling vital pertumbuhan eknomi, sangat rentan terjadi koruspsi

kurang integritas, konflik kepentingan

sistem wiser blowing/ laporan masih lemah

kerahasian pelakpor

lemahnya data , interasi data

kebijakan yg tidak konsisten,

membuat ceah 

4. kolektif action  melibatkana regurator dan lembaga

-

prof eddy o s hiariej

koruspi extra ordinari crime

kompels dan ru,it 

gerakana melawan korupsi des 2023 meexico 

tidak dapat diberantas         strategi nasional pemberantas korupsi 2018 ,

rendahnya kerjsama stekholder  dan partisipasi masyarakat , 

yang paling rentan di bidang :  tata niaga dan per ijinan , paling banayak melakuakn korupsi

partisisi masyarakat sanagt diperlukan

sudah ada kepres 54 2012

perlunya colectif action

terbukaan dan transpisarasi

dalam hal peayanan masyrakat

bau busuk akan tercium juga

pahala naingolan,

pencegahan

wamen kpk 

5 kementrian

rencana  

indivial sertifikat  

korporasi   iso3001

enviorement  , bagaiamana bisnis tanpa suap

mendorong kepatuhan dan kordinasi

transpasrinya kurang phak asuransi\sengaja diamain mainkan  punya banyak kemungkinan

duit ini larinya kemana sih ?

ppatk dan OJK

transaksi yg hanya di main mainkan 

asuransi tp masih ada saja dilanggar

ada kolusi antar pihak yang berkepenritnagan

first line ada pelku perbanakan

saat lap keuanagan hrsnya sdh berintegritas 

pujk sturtur ko,ute  ,sistem pengawas , 

seconlen \; lembaaga penunhaka , kr akuntan publik , bagaiamana mendisclose traksaksi yg mencurigana

terkahir regulator : ojk

pahala Naingolan, kpk 

menko ekonmi 

stranas

tidak dihukum orang yg tidak transparan buat apa

kordinasi 

pemerintah yg buka regulator 

pemerintah harus konsisten & enforcement 

jangan mau ditraktir oleh siapapun, 

rawan resiko  korupsi  di tata kelola sawit :